Presiden Joko Widodo Menolak Kembalinya WNI Isis Ke Indonesia

Presiden Joko Widodo Menolak Kembalinya WNI Isis Ke Indonesia – Presiden Joko Widodo menyatakan ratusan WNI eks simpatisan ISIS yang telah membakar paspornya tak bisa kembali ke Indonesia. Namun Jokowi memastikan ketentuan itu akan dibahas lagi dalam rapat terbatas bersama sejumlah kementerian.

Presiden Joko Widodo

“Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya, kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak (bisa). Tapi masih dirataskan,” ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Jokowi menuturkan, rencana memulangkan ratusan WNI eks ISIS itu harus diperhitungkan dengan detail. Oleh karena itu, perlu masukan dari sejumlah kementerian/lembaga saat proses ratas.

“Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Plus dan minusnya,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengatakan pemerintah belum pasti memulangkan 660 orang warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS). MenangCeme

Mahfud mengatakan saat ini pemerintah menugaskan tim khusus yang dipimpin Kepala BNPT Suhardi Alius untuk mengkaji dua opsi kebijakan. Nantinya dua opsi tersebut bakal dibahas bersama Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

“Nah sesudah dengan Wakil Presiden dapat masukan, nanti terakhir akan dibawa kepada Presiden untuk didiskusikan secara lebih mendalam dan diambil keputusan apakah akan dipulangkan atau tidak. Itu nanti kira-kira bulan Mei atau Juni sudah akan diputuskan,”

Mahfud mengatakan opsi pertama adalah memulangkan 660 orang itu karena alasan warga negara. Sementara opsi kedua adalah tidak memulangkan mereka karena dinilai telah melanggar hukum terkait terorisme

Namun, ratusan eks ISIS tidak bisa disebut telah kehilangan status WNI. Pertama, karena ISIS bukan negara berdaulat berdasarkan syarat dalam Konvensi Montevideo, sehingga WNI eks simpatisan ISIS tak bisa disebut telah membantu negara lain.

Kedua, merujuk PP Nomor 2 tahun 2007, pemerintah harus membuat suatu keputusan berisi nama-nama orang yang kehilangan status WNI. Selama ini, menteri terkait dan presiden tak pernah menerbitkan keputusan semacam itu, sehingga mantan simpatisan ISIS masih berstatus WNI.

Presiden Joko Widodo

Ada pula yang berpendapat bahwa pemerintah lebih perlu mementingkan keamanan masyarakat di tanah air yang lebih besar jumlahnya. Itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak kepulangan mantan simpatisan ISIS.

Mereka belum tentu berbuat onar atau mengganggu keamanan masyarakat yang lebih besar jumlahnya ketika sudah kembali di Indonesia. Memang tak ada yang bisa menjamin.

Akan tetapi, merujuk UUD 1945, negara wajib melindungi seluruh warga negara yang berhak hidup dalam rasa aman. Seluruh warga negara berarti termasuk pula para mantan simpatisan ISIS tersebut.

Ada banyak cara yang dapat dilakukan guna menghindari hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan. Terpenting saat ini adalah mengambil langkah konkret agar ratusan WNI eks ISIS tidak mati terlantar di tanah antah berantah padahal telah mengemis pertolongan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *